1. Tahun 1920'an

Tepatnya tahun 1906 seorang tokoh bernama R.A Wiriaatmaja, patih Purwokerto berjasa menolong par pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. gerakan kopersi semakin meluas dengan berdirinya Gerakan Budi Utomo (1908). Tahun 1913, Serikat Islam membantu berupa modal dan pendirian toko koperasi. Usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club pada tahun 1927. Dengan keluarnya peraturan pemerintah No. 9, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Indonesia

2. Tahun 1945'an (Masa Kemerdekaan)

Sesuai dengan tuntutan UUD 1945, perekonomian Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan.Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan cirri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

Pada saat itu koperasi berkembang sangat pesat, yaitu didukung dengan keberadan koperasi yang mencapai 2500 buah koperasi. Namun karena sistem pemerintahan yang selalu berubah-ubah sehingga kebijakan pun ikut berubah pula seiring menjelang pembrontakan G30S/PKI sehingga terjadi kehancuran koperasi. Mengatasi hal tersebut, pemerintah mengadakan kongres koperasi I di Tasikmalaya tahun 1947, dengan hasil keputusan:

Mengenai jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2001, tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan 26.000.000 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 1998 yaitu meningkat sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif pun mengalami perkembangn yang cukup menggembirakan yitu tahun 2001 sebanyak 96.180 unit. Salah satu catatan yang perlu diingat reformasi ditandai dengan pencabutan Inpres 4/1984 tentang KUD telah melahirkan gairah masyarakat untuk berorganisasi kegiatan ekonomi yang melalui koperasi.

Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif.Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/PAS.SURUT.PERK.KOPERASI-Yog.htm
http://www.kba.averroes.or.id/artikel-bisnis/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia.html

Neoliberalisme adalah suatu sistem ekonomi dimana kebebasan individu lebih diutamakan dan tanpa campur tangn dari pemerintah. inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal bisa disarikan dalam tiga bagian. Pertama, tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar. Kedua, kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan Ketiga, pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang.

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup penting dalam memajukan suatu perekonomian negara, terutama untuk pembangunan di suatu daerah. Dalam melakukan kegiatanya, koperasi mempunyai beberapa masalah diantaranya menejemen pengurus. Jika menejemen dalam kepengurusan koperasi berjalan dengan baik, dalam arti para pengurus menjalankan tugasnya dengan jujur, baik dan profesional maka koperasi pun akan mengalami kemajuan. Kemudian masalah terbatasnya modal. Modal koperasi bisa didapat dari para anggotanya maupun dari para investor yang menanamkan modalnya. Dengan adanya modal yang cukup, koperasi akan dapat menjalankan kegiatanya dengan lebih baik. Masalah lainya yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan kurang terampil.

Menurut saya, jika saya menjadi seorang pimpinan dalam suatu koperasi, hal-hal yang perlu dilakukan dalam memajukan koperasi yang pertama mencari pengurus yang benar-benar dalam kinerjanya seorang yang profesional dan layak untu menjadi pengurus. Dan dalam melaksanakan kegiatanya, pengurus diawasi oleh suatu badan, sehingga kepengurusan berjalan dengan baik. Kemudian melakukan promosi untuk mencari dana, terlebih promosi kepada masyarakat agar bergabung menjadi anggota koperasi. Selanjutnya melakukan pemasaran produk yang berkelanjutan mulai dari suatu daerah ke daerah lainya. Cara lainya koperasi harus memasarkan produk yang berkualitas baik dengan memperhatikan harga jualnya, sehingga tidak memberatkan konsumen. Serta menjalin hubungan baik dengan instansi ekonomi swasta maupun pemerintah.

Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang-surut, pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Bank Indonesia tetap berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 13/1968 tentang bank sentral dan beberapa pasal dalam UU No.14/1967 tentang perbankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan fundamental karena segala kebijakan yang dilaksanakan Bank Indonesia(BI) dilakukan berdasarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan pemerintah. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh.

Kondisi perekonomian pada akhir periode 1982/1983 kurang menguntungkan, baik karena faktor eksternal maupun internal. Kemampuan pemerintah untuk menopang dana pembangunan semakin berkurang, untuk itu dilakukan perubahan strategi untuk mendorong peranan swasta agar lebih besar. Dampak dari over-regulated terhadap perbankan adalah kondisi stagnan dan hilangnya inisiatif perbankan. Hal tersebut mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk memodernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan kehidupan ekonomi pada periode tersebut. Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Tahap awal deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank. Banyak bank, terutama bank swasta, mulai bangkit untuk mengambil inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya. Seiring dengan itu, BI memperkuat sistem pengawasan bank yang di antaranya melalui penyusunan dan pemeliharaan blacklist yang diberi nama resmi Daftar Orang-Orang yang Melakukan Perbuatan Tercela (DOT) di bidang perbankan. Mereka yang masuk dalam daftar ini tidak boleh lagi berkecimpung dalam dunia perbankan.

Pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan ijin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta. Namun demikian, Pakto 88 juga mempunyai efek samping dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia 3 pengurus bank. Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan.

Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. UU Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-hatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan.

Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing. Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meski BI telah berusaha membatasi. Keadan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.

Setelah berjalan lama, Pakto 88 mulai menampakkan dampak negatifnya. Kebebasan perbankan terutama dalam bank devisa, yang menghambat terciptanya sistem perbankan yang sehat. BI, sejak 1995, mulai memperberat syarat ketentuan untuk menjadi bank devisa, meski langkah tersebut belum bisa menahan laju pertumbuhan perbankan. Pada 1996, sebagai upaya untuk menekan ekspansi kredit perbankan yang dianggap sebagai pemicu memanasnya mesin perekonomian, diterapkan kembali kebijakan moral suasion dengan cara menghimbau bank untuk menekan laju ekspansi kreditnya. Mulai 1997, walaupun ekpansi kredit perbankan mulai dapat ditahan, namun perkembangan usaha perbankan menjadi lebih sulit dikendalikan. Untuk itu, BI telah berencana untuk melikuidasi tujuh bank yang ternyata belum mendapat restu dari pemerintah.


Analisis :

Awal era 80'an kondisi perbankan indonesia masih belum stabil, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakn deregulasi. Dengan tujuan membangun perbankan yang sehat tentunya. Pada awalnya dapat dibilang berjalan dengan baik, dengan bertambahnya jumlah bank, namun dampak negatif dari kebijakan tersebut terasa di pertengahan tahun 90'an karena terlalu bebasnya orang mendirikan bank yang berdampak terjadinya inflasi, maka banyak bank yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia.